menteri Sosial mencabut izin penyelenggaraan pemungutan uang dan barang (PUB) yang diserahkan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada 2022, dengan alasan adanya dugaan penyimpangan regulasi oleh yayasan tersebut.
Sesuai keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Rabu, tanggal 5 Juli 2022, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tentang Penarikan Pengumpulan Donasi kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan, yang dijalankan oleh Masyarakat Sementara yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Muhadjir Effendy.
“Jadi alasan kita cabut karena ada indikasi pelanggaran Permensos, dan sampai nanti kita tunggu hasil pemeriksaan Inspektur Jenderal sebelum sanksi lebih lanjut dijatuhkan,” kata Mensos. dijelaskan. Urusan Muhadjir Effendy, Kantor menteri Sosial, Selasa, 5 Juli 2022.
Sesuai dengan Pasal 6(1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Penggalangan Dana, yang memuat “pendanaan upaya penggalangan dana paling banyak 10% dari hasil penggalangan dana yang bersangkutan”.
Sementara itu, dari hasil klarifikasi, Ketua ACT Ibnu Hajar mengatakan dari dana yang terkumpul atau diterima dari masyarakat, rata-rata 13,7% dana digunakan untuk dana operasional yayasan. Jumlah ini melebihi ambang batas yang seharusnya 10% dari nilai maksimum.
Semua PUB bencana akan diberikan kepada masyarakat tanpa mengeluarkan biaya operasional dari dana yang terkumpul.
Selain itu, Muhajir mengatakan, pemerintah telah merespon hal-hal yang merugikan masyarakat dan akan memeriksa izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan mengeluarkan deterrent agar tidak terulang kembali.
Pada Selasa (7 Mei), Kemensos mengundang jajaran pengurus Yayasan ACT, Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus Yayasan untuk menghadiri pertemuan guna mengklarifikasi dan menjelaskan berita yang beredar di masyarakat.